JAKARTA - Di era keterbukaan informasi, citra sebuah perusahaan negara bukan lagi sekadar urusan humas, melainkan bagian integral dari strategi pertahanan bisnis. Tantangan besar kini membayangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus berada di bawah mikroskop publik dan investor. Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan penguatan competitive intelligence harus menjadi agenda prioritas dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini dinilai mendesak mengingat reputasi korporasi plat merah berkaitan erat dengan legitimasi mereka sebagai pengelola mandat rakyat.
Di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya kritik publik terhadap tata kelola perusahaan, reputasi BUMN disebut menjadi faktor penentu keberlanjutan bisnis sekaligus legitimasi sosialnya sebagai pengelola aset negara. Bamsoet memandang bahwa ketidakmampuan mendeteksi sentimen negatif secara dini dapat berakibat fatal bagi stabilitas ekonomi nasional.
Reputasi Sebagai Cermin Kepercayaan Rakyat
Bagi Bamsoet, integritas BUMN adalah pertaruhan wajah negara di mata dunia dan masyarakat domestik. Kerugian yang muncul akibat rusaknya citra tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara. "Reputasi BUMN adalah cermin kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketika reputasi terganggu, dampaknya bisa meluas pada kepercayaan investor, stabilitas pasar, hingga legitimasi sosial perusahaan," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Kamis.
Kesadaran akan risiko ini menuntut BUMN untuk lebih proaktif daripada reaktif. Perusahaan tidak boleh lagi terjebak dalam pola komunikasi lama yang cenderung tertutup. "Karena itu, BUMN harus memiliki sistem competitive intelligence yang mampu membaca sentimen publik secara cepat dan akurat," sambungnya. Hal itu diungkapkan Bamsoet dalam sambutannya di Sidang Promosi Doktor Ilmu Manajemen, Saut Situmorang, di Universitas Persada Indonesia Y.A.I., Rabu (18/2).
Urgensi Pendeteksian Isu Sejak Dini
Sidang promosi tersebut menyoroti riset Saut Situmorang yang meraih predikat sangat memuaskan melalui disertasi berjudul 'Pengaruh Competitive Intelligence, Organisasi Pembelajaran dan Kompetensi Terhadap Komitmen Organisasional dan Implikasinya Pada Kinerja Karyawan PT Telkom'. Mengacu pada konteks tersebut, Bamsoet menjelaskan reputasi BUMN dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi sorotan.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah di Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 285 triliun. Di ruang digital, isu tersebut memicu gelombang kritik luas dan mempengaruhi citra korporasi secara signifikan. "Kasus-kasus besar yang muncul harus menjadi peringatan keras. Jangan menunggu krisis membesar baru bergerak," kata Ketua DPR RI ke-20 tersebut. "Dengan competitive intelligence, perusahaan bisa mendeteksi potensi isu sejak dini, memahami pola pemberitaan, serta menyiapkan respons berbasis data sebelum opini publik terbentuk liar," sambungnya.
Transformasi Komunikasi Berbasis Data Digital
Lebih jauh, Bamsoet menjelaskan competitive intelligence dalam konteks BUMN bukan sekadar memantau pesaing bisnis. Melainkan juga mencakup pemetaan risiko reputasi, analisis persepsi publik, serta pengukuran efektivitas komunikasi perusahaan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tingkat inovasi BUMN di mata publik masih tertinggal. Survei PERHUMAS Indicators menunjukkan tingkat inovasi BUMN berada di angka 69%, di bawah sektor swasta yang mencapai 75,5%.
"Reputasi tidak dibangun melalui kerja sesaat. Reputasi tumbuh dari konsistensi tata kelola, transparansi, serta keberanian membuka data kepada publik. Competitive intelligence harus menjadi fondasi manajemen risiko reputasi di setiap BUMN," tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. Mengingat lebih dari 210 juta penduduk Indonesia telah terhubung internet, setiap kebijakan kini diuji langsung oleh netizen di media sosial.
Membangun Ketangguhan BUMN Melalui Analisis Sentimen
Bamsoet menambahkan bahwa transformasi digital BUMN harus diiringi dengan transformasi komunikasi publik. BUMN yang mampu memanfaatkan analisis sentimen digital, media monitoring, dan pemetaan opini publik akan lebih siap menjaga stabilitas reputasinya. Hal ini sangat penting karena peran strategis mereka sebagai tulang punggung ekonomi.
"BUMN mengelola aset rakyat dan memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, membangun reputasi melalui pendekatan yang terukur dan berbasis data adalah keharusan," jelas Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) tersebut. Dengan sistem intelijen kompetitif yang kuat, BUMN diharapkan menjadi benteng yang tangguh dalam menghadapi krisis informasi sekaligus semakin dicintai oleh masyarakat.
Acara tersebut juga menjadi ajang berkumpulnya tokoh-tokoh penting, termasuk Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, serta deretan mantan pimpinan KPK seperti Abraham Samad, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, dan Laode Muhammad Syarif, yang kehadirannya menegaskan pentingnya aspek pengawasan dan integritas dalam manajemen organisasi.
