JAKARTA - Peta jalan pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini semakin benderang. Dalam sebuah pernyataan strategis, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membedah esensi filosofis dari berbagai langkah yang diambil kepala negara. Menurutnya, pemerintahan saat ini tengah mengusung paradigma ekonomi yang berpusat pada kedaulatan masyarakat, atau yang ia sebut sebagai sosialisme kerakyatan.

Sudut pandang ini menandai pergeseran signifikan dalam tata kelola negara, di mana pemerintah tidak lagi sekadar menjadi regulator pasif, melainkan aktor aktif yang melakukan intervensi demi menjaga keadilan pasar. Transformasi ini menuntut kesiapan mental dan operasional dari seluruh lini birokrasi, terutama para pemangku kepentingan di daerah, untuk menanggalkan ego sektoral demi visi besar kemandirian bangsa.

Intervensi Pemerintah sebagai Inti Sosialisme Kerakyatan

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa orientasi kebijakan Presiden Prabowo sangat kental dengan prinsip-prinsip sosialisme kerakyatan. Karakter utama dari sistem ini adalah keterlibatan negara yang mendalam dalam mengatur roda ekonomi agar tidak semata-mata dikendalikan oleh kekuatan pasar yang liberal.

"Semua kebijakan beliau [Presiden] berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar," kata Tito dalam keterangannya di Medan.

Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa negara akan mengambil peran lebih besar dalam melindungi kepentingan masyarakat luas. Melalui intervensi yang terukur, pemerintah berupaya memastikan bahwa distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi dapat menjangkau lapisan masyarakat terbawah, sehingga pertumbuhan nasional tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Visi Kemandirian Bangsa dan Konsep Self-Reliance

Selain intervensi pasar, pilar lain yang menjadi fondasi pemerintahan Prabowo adalah konsep self-reliance atau kemandirian. Tito menyampaikan bahwa arah kebijakan saat ini adalah mendorong Indonesia untuk mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak asing.

Konsep kemandirian ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga kedaulatan industri. Fokus pada self-reliance ini bertujuan untuk membentengi ekonomi nasional dari fluktuasi global yang tidak menentu. Dengan menjadi bangsa yang mandiri, Indonesia diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih kuat di kancah internasional sekaligus menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya secara berdaulat.

Sinkronisasi Pusat-Daerah dan Penghapusan Ego Sektoral

Mengingat besarnya perubahan paradigma ini, Mendagri menginstruksikan seluruh jajaran di daerah—mulai dari kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga anggota DPRD—untuk mendalami dan memahami arah kebijakan tersebut. Hal ini krusial agar program pembangunan yang disusun di tingkat lokal memiliki frekuensi yang sama dengan visi presiden.

Tito menekankan bahwa tanpa pemahaman yang seragam, upaya pembangunan akan kehilangan arah dan tidak akan berpihak sepenuhnya kepada rakyat. Ia memastikan bahwa Kemendagri akan bertindak sebagai pengawal utama untuk menjamin kebijakan di daerah tetap berada dalam koridor program strategis presiden.

Tito menyebut Kemendagri memiliki peran strategis dalam mengawal daerah agar sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan tata kelola ini sangat bergantung pada kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral," ucap mantan Kapolri tersebut. Ungkapan ini menjadi peringatan bagi para birokrat agar lebih kolaboratif dan meninggalkan pola pikir yang hanya mementingkan instansi masing-masing.

Tantangan Tata Kelola di Era Kepemimpinan Baru

Menghadirkan sosialisme kerakyatan dalam praktik pemerintahan sehari-hari bukanlah perkara mudah. Hal ini memerlukan birokrasi yang lincah dan berintegritas tinggi. ASN yang kompeten menjadi prasyarat mutlak dalam menjalankan instruksi intervensi ekonomi yang tepat sasaran.

Melalui pengawalan ketat dari Kemendagri, diharapkan setiap Peraturan Daerah (Perda) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan semangat sosialisme kerakyatan tersebut. Transformasi ini diharapkan membawa dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat luas, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil dan berdikari.